Paul Tobing On Knowledge

Mencari Daud Untuk Melumpuhkan Goliat Korupsi

Posted on: July 14, 2015

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (2015-2019), telah membuat syarat yang didasarkan pada Pasal 29 UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang antara lain menekankan bahwa peserta seleksi memiliki ijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan serta berumur sekurang-sekurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada proses pemilihan.

Dari persyaratan tesebut, Pansel KPK terkesan lebih menekankan pengalaman dan pengetahuan hukum para calon. Padahal ada ungkapan yang mengatakan bahwa pengalaman itu hanya relevan jika masalah yang dihadapi saat ini atau yang akan datang sama dalam berbagai hal dengan masa lalu. Siapa sih yang berpengalaman memberantas korupsi di negeri ini selain dari orang-orang yang memimpin KPK dan personil lembaga penegak hukum lainnya. Personil lembaga penegak hukum non KPK memang berpengalaman, tetapi sudah terbukti, bahwa mereka tidak bertindak luar biasa dalam memberangus kejahatan korupsi ini. Sehingga pengalaman ini kurang relevan jika diterapkan di KPK Jilid 4 ini. Bukankah ketidakmaksimalan lembaga hukum yang ada yang menjadi pendorong utama kelahiran KPK?

Ketidakmutlakan pengalaman juga tertuang dalam ungkapan today’s core competencies can become core rigidity of tomorrow. Artinya pengalaman dan pengetahuan dapat juga menjadi faktor yang menyandera seseorang. Dibatasinya figur baru dengan usia muda (yang masih fresh, yang relatif belum tercemari) membuat kita pesimis akan munculnya terobosan-terobosan baru dalam pemberantasan korupsi yang akan dihasilkan oleh Pansel Pimpinan KPK yang akan datang. Karena cara bertindak out of the box kemungkinan besar hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memang selama ini berasal dari luar kotak lembaga yang bergerak dalam pemberantasan korupsi itu sendiri, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, KPK bahkan aktivis anti Korupsi. Hal ini terbukti, KPK yang selama ini dipimpin oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang hukum, hanya sibuk menangani kasus “yang layak dipertontonkan”, tetapi kurang signifikan dalam melakukan terobosan-terobosan baru dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Pimpinan KPK membutuhkan figur seperti Daud

Untuk pemimpin KPK yang dibutuhkan tidak sekadar manusia luar biasa, kompeten, pemberani, dan kepemimpinan, tetapi yang terutama calonnya harus memiliki kegeraman (semangat berperang) melihat kejahatan korupsi. Kegeraman inilah yang diharapkan menjadi sumber semangat, keberanian dan kreatifitas dalam memerangi korupsi.

Kalau kita membaca kisah Daud dan Goliat, kita akan diyakinkan bahwa Indonesia dan khususnya KPK membutuhkan figur Daud. Sifat Daud yang pertama adalah adanya rasa terpanggil yang dipenuhi ketulusan. Kedua, adanya keberanian bertindak walau dengan perangkat dan sistem yang kurang memadai. Ketiga, Daud tidak mau disandera atau dibebani oleh berbagai aturan, sistem dan perangkat aturan eksisting dalam menyelesaikan masalah. Keempat adalah adanya kegeraman yang bersifat positif untuk mengalahkan kejahatan yang dipersonifikasikan oleh Goliat (kegeraman inilah yang mendorong keberanian). Kelima adalah adanya kecerdasan dalam mengidentifikasi titik krusial yang harus “ditembak” yang dapat melumpuhkan lawan secara menyeluruh. Dan yang terakhir Daud masih muda dan belum berpengalaman perang. Usia muda dan kurangnya pengalaman Daud membuat dia relatif belum terikat dengan strategi dan cara perang yang mudah diantisipasi dan dimanfaatkan lawan.

Adakah figur seperti Daud di negeri ini? Saya yakin banyak, tetapi dia tersembunyi di balik berbagai berbagai lapisan tembok sosial, tidak memiliki tempat di panggung publik. Karena profilnya bukan profil yang diimpikan banyak orang: kaya, terhormat dan (kelihatan) saleh. Mungkin dia sedang menggembalakan usaha kecilnya yang sulit berkembang karena tidak tunduk kepada aturan formal dan tidak formal yang begitu banyak melilit jalannya bisnis di negeri ini. Dia mungkin adalah seorang PNS di berbagai departemen, yang karena keteguhan dan kesetiaannya untuk tidak korupsi, namanya tidak muncul di media. Mungkin dia sekarang sedang mengalami sanksi sosial dengan berbagai cap: tidak toleran, egois dan tidak bisa diajak kerja sama.

Namun demikian, asa kita tumpukan kepada Srikandi Pansel calon pimpinan KPK yang saat ini sedang bekerja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: